Tarik Ulur Proyek Hibah Bencana, Warga Talaud Kena Imbas

MANADOLINK – Warga Talaud akhirnya menjadi pihak yang ‘dikorbankan’ dengan berhentinya pelaksanaan kegiatan pembangunan tanggul pemecah ombak di Kecamatan Melonguane, Geme, Esang dan Beo.

Fasilitas pemerintah untuk meminimalisir bencana alam yang berdampak bagi warga, bakal tidak terlaksana walaupun anggaran telah tersedia. “Dampak besar bakal diterima warga,” ujar Iwan Aloisius Moniaga, salag seorang aktivis Sulut.

Iwan menuturkan, niat baik pemerintah pusat lewat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk pembangunan talud/tanggul penahan ombak pada empat kecamatan di Talaud tidak berjalan hingga saat ini.

Secara gamblang, aktivis yang sempat berdomisili di wilayah Melongguane ini menilai, adanya situasi begatif yang terjadi pasca Pilkada Talaud. “Ini sudah melibatkan petinggi-petinggi daerah,” analisa Moniaga.

Tak ayal, Moniaga berjanji bakal menelusuri fakta permasalahan ini. Bahkan, tambahnya, jika ditemukan adanya unsur pidana, pihaknya segera mengadukannya kepada aparat penegak hukum (APH). “Saya sedang mengumpulkan data-data untuk selanjutnya dijadikan bahan pengaduan kepada APH,” tegas dia.

Sejumlah info yang beredar, kegiatan pembangunan tanggul pemecah ombak berbandrol Rp. 22,6 miliar tersebut telah melalui mekanisme e-purchasing dan sudah ada pemenangnya zaman pemerintahan Pj Bupati, Fransiskus Manumpil.

Ironisnya, penetapan pemenang pekerjaan dana hibah bencana itu, terkesan dipercepat dan disinyalir menabrak aturan.

Konon kabarnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulut telah mengeluarkan rekomendasi pada tahun 2024, agar Pemkab Talaud tidak menggunakan sistem e-purchasing dalam pelaksanaan lelang kegiatan tersebut. Anehnya, penetapan pemenang sempat dilakukan saat akhir Bulan Februari 2025.

Bukan hanya itu, mekanisme tersebut diduga inprosedural. Sekda Yohanis Kamagi yang juga ex officio Kepala BPBD Talaud tidak mengetahui proses penunjukan perusahaan pelaksana.