Dugaan Korupsi PUPR Minut 2023 Ujian Awal Pattipeilohy

MANADOLINK – Laporan dugaan Korupsi di Dinas PUPR Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2023 tak kunjung berproses, hingga dinilai menjadi ujian awal Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, Jacob Hendrik Pattipeilohy, SH, MH.

Iwan Aloisius Moniaga selaku pelapor kasus berbandrol miliaran rupiah ini mengatakan, hingga saat ini pihaknya belum menerima Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP).

Meski begitu, Moniaga segera melayangkan surat permintaan perkembangan laporannya. “Saya akan menyurat untuk mendapatkan perkembangan sejauh mana proses laporan berjalan,” tukas mantan Presidium GMNI.

Moniaga menambahkan, dugaan korupsi itu merupakan ujian awal Jacob Hendrik Pattipeilohy, SH MH selaku pemegang komando Korps Adhyaksa di bumi nyiur melambai. “Sesuai program Astacita bapak presiden serta perintah bapak jaksa agung, maka kasus korupsi menjadi prioritas penanganan aparat kejaksaan,” tegas Moniaga.

Sayangnya, penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara belum memberikan tanggapan. Kasie Penkum Kejati Sulut, Januarius Bolitobi, SH saat dihubungi sejak kemarin belum memberikan respon.

Sebelumnya, dugaan ini disinyalir menyasar beberapa oknum kerabat dekat penguasa kabupaten tersebut.

“Dugaannya itu cukup jelas, hanya saja tak kunjung berproses. Makanya saya merasa terpanggil untuk membuka masalah ini se transparan mungkin,” ujar Iwan Aloisius Moniaga, aktivis anti rasuah Sulut.

Moniaga menyebut, beberapa proyek di tahun 2023 lalu menggunakan metode e-purchasing. “Metode ini baru dilaksanakan, untuk itu sangat banyak persyaratan yang mesti dipenuhi. Makanya, setelah diaudit oleh BPK waktu lalu malah diketahui adanya kerugian negara dengan dugaan kesengajaan yang masuk unsur niat jahat (Mens rea-red),” kata dia.

Atas dasar itu, Moniaga membawa permasalahan ini kepada pihak APH untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan hukum yang ada. “Segera saya rampungkan dokumen laporannya dan dilaporkan,” tutup Moniaga. (***)