MANADOLINK – Proses pengusutan kasus dugaan pembongkaran bangunan UMKM/IKM, aset bangunan milik Pemerintah Kota Manado tetap dipantau ketat Jaringan Pengawas Kebijakan Pemerintah (JPKP) Kota Manado.
“JPKP tetap melakukan pengawasan terhadap jalannya pengusutan perkara pembongkaran aset milik pemerintah kota Manado yang diduga melanggar hukum dengan tidak melalui proses penghapusan,” ujar Hendra Lumempouw, Ketua Jaringan Pengawas Kebijakan Pemerintah Kota Manado. Bahkan Lumempouw berjanji bakal membawa permasalahan ini hingga ke Bidang Pengawasan Kejagung RI. “Apabila kami melihat atau menemukan kejanggalan dalam proses hukum yang sementara berjalan maka kami tak segan membawa perkara ini ke kejaksaan agung, agar dapat diperiksa kejanggalannya,” tegas pegiat anti korupsi ini.
Meski begitu, Lumempouw menilai jalannya pengusutan perkara tersebut masih dalam koridor. Konon info yang beredar, proses pemeriksaan mulai dapat menguak peran sejumlah oknum pejabat dalam perkara tersebut. “Ada pejabat yang perannya melakukan pembongkaran. Ada pejabat yang lalai dalam wewenang tupoksinya,” umbar Lumempouw.
Hanya saja, Lumempouw menilai hal tersebut masih harus didalami agar ditemukan oknum pejabat mana yang paling bertanggung jawab dan memiliki niat jahat (Mens Rea). “Saya kira penyidik masih butuh waktu menilai kelayakan alat bukti untuk meningkatkan status perkara dan siapa saja oknum bertanggung jawab,” nilai aktivis berdarah Tonsea ini.
