Dugaan Potongan 10% Dana Revitalisasi SMA Coreng Pemerintahan YSK
LSM Kibar Bawa ke APH, Mantan Kadis dan Kabid tak Respon
MANADOLINK – Dugaan Potongan 10% dana revitalisasi SMA tahun anggaran 2026 terhadap masing-masing kepala sekolah SMA penerima bantuan, dinilai mencoreng wajah pemerintahan Gubernur Yulius Selvanus Komaling (YSK).
“Masalah dugaan potongan ini mesti diusut tuntas, karena permasalahan ini sangat mencoreng wajah pemerintahan Gubernur Yulius Selvanus yang mengusung jargon pemberantasan korupsi saat kampanye pilkada lalu,” tutur Hendra Lumempouw, Ketua DPD Jaringan Pengawas Kebijakan Pemerintah (JPKP) Sulawesi Utara.
Lebih jauh pegiat antikorupsi ini menyayangkan sikap diam pihak Dinas Pendidikan selaku instansi teknis pengelolaan pendidikan, serta gubernur Yulius Selvanus.
Harusnya, ujar Lumempouw, gubernur mengusut permasalahan ini hingga terang benderang. Agar supaya, hal tersebut tidak menjadi bias pa masyarakat.
Melihat kondisi ini, Lumempouw mengingatkan adanya seliweran isu miring terhadap pimpinan provinsi ini. “Biasnya ke pak gubernur. Isu negatif pasti akan menghantam ke beliau (gubernur YSK-red), selorohnya.
Sementara Dr Femmy Suluh, ketika masih menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan Daerah tidak merespon saat dikonfirmasi.
Demikian halnya Kabid SMA Dikda Sulut, Chemry Rojen Lebe yang disebut-sebut terkait langsung hal ini susah dihubungi.. Saat dihubungi media ini via aplikasi WhatsApp, tidak aktif.
Kabarnya, salah satu LSM di Sulawesi Utara telah mengadukan kepada pihak Kejati Sulut mengenai hal ini. “Sudah le, so lapor,” aku salah seorang petinggi LSM yang belum mau identitasnya dipublikasikan. (***)
