MANADOLINK – Dokumen laporan atas dugaan Penyimpangan Biaya tak Terduga Pemkot Manado tahun anggaran 2021 telah diserahkan ke penyidik tindak pidana khusus Kejati Sulut.
Boy Kusoy, aktivis anti korupsi Sulut mengaku telah memasukan dokumen laporan beserta bukti yang diduga berkaitan dengan masalah tersebut kepada penyidik Pidsus Kejati Sulut. Bahkan, pegiat anti korupsi ini mengatakan, ke depan kasus tersebut bakal diminta untuk menjadi perhatian (Supervisi) oleh lembaga anti rasuah KPK. “Kami berencana mengirimkan surat ke KPK untuk meminta perkara ini menjadi perhatian,” tegas pria berkulit hitam manis ini.
Janji Kusoy untuk melaporkan kesalahan penggunaan dana BTT 2021 telah nyata dibuktikannya. Karena menurut dia, tindakan pembayaran DAK Kesehatan non fisik sebesar Rp 3, 5 miliar tersebut patut diduga melanggar aturan. “BTT itu dapat digunakan dalam keadaan darurat dan tidak tertata dalam hal ini APBD Kota Manado,” ulas Kusoy. Mirisnya, Pemerintah Kota Manado malah terkesan memaksakan pembayaran DAK Kesehatan non fisik tersebut layaknya hal darurat. “DAK itu tertata dalam APBD, kenapa harus dibayar dengan anggaran BTT, lantas dikemanakan dana DAK yang ada,” tanya Kusoy.
Untuk itu Kusoy sangat berharap penyidik tindak pidana khusus Kejati Sulut dapat segera melakukan proses hukum. “Kalau prosesnya jalan akan ketahuan secara jelas oknum-oknum yang terkait dan memiliki peranan hingga dana miliaran dari pos anggaran BTT dikeluarkan untuk menutupi pos anggaran DAK Kesehatan non fisik,” pungkas Kusoy.
Seperti yang pernah diberitakan sebelumnya, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Manado, Peter Karl Bart Assa, PhD pada media tahun 2022 silam, kepada wartawan media ini sempat mengakui pembayaran DAK Kesehatan non fisik tahun 2021. Bahkan dengan bijaksananya, doktor lulusan Jepang ini mengaku sangat terharu apabila menyangkut hak yang belum terbayarkan dan diupayakan untuk dibayar. Bahkan saat bincang-bincang di ruang kerjanya saat itu, birokrat yang baru tahun 2023 resmi beralih status kepegawaiannya itu menyebut pembayaran dengan BTT karena berkaitan dengan situasi bencana nasional Covid-19 saat itu. (***)
